Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial
ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi
juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris
mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi
industri yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal
dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan
upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya
tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya,
seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran. Berikut sedikit penjelasan
mengenai kemiskinan yang sudah menjadi dilema mengglobal yang sangat sulit dicari
cara pemecahan terbaiknya.
Dalam kamus ilmiah populer, kata
“Miskin” mengandung arti tidak berharta (harta yang ada tidak mencukupi
kebutuhan) atau bokek. Adapun kata “fakir” diartikan sebagai orang yang sangat
miskin. Secara Etimologi makna yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat
dengan masalah konsumsi. Hal ini bermula sejak masa neo-klasik di mana
kemiskinan hanya dilihat dari interaksi negatif (ketidakseimbangan) antara
pekerja dan upah yang diperoleh.
Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perkembangan arti
definitif dari pada kemiskinan adalah sebuah keniscayaan. Berawal dari sekedar
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga
pengertian yang lebih luas yang memasukkan komponen-komponen sosial dan moral.
Misal, pendapat yang diutarakan oleh Ali Khomsan bahwa kemiskinan timbul oleh
karena minimnya penyediaan lapangan kerja di berbagai sektor, baik sektor
industri maupun pembangunan. Senada dengan pendapat di atas adalah bahwasanya
kemiskinan ditimbulkan oleh ketidakadilan faktor produksi, atau kemiskinan
adalah ketidakberdayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh
pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan
tereksploitasi. Arti definitif ini lebih dikenal dengan kemiskinan struktural.
Deskripsi lain, arti definitif
kemiskinan yang mulai bergeser misal pada awal tahun 1990-an definisi
kemiskinan tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan, tapi juga mencakup
ketidakmampuan di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan. Di penghujung
abad 20-an telah muncul arti definitif terbaru, yaitu bahwa kemiskinan juga
mencakup kerentanan, ketidakberdayaan dan ketidakmampuan untuk menyampaikan
aspirasi.
Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh
negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti
Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung
tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada
masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang
sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya
belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan
terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas,
pengangguran.
Amerika Serikat sebagai negara maju juga
dihadapi masalah kemiskinan, terutama pada masa depresi dan resesi ekonomi
tahun 1930-an. Pada tahun 1960-an Amerika Serikat tercatat sebagai negara adi
daya dan terkaya di dunia. Sebagian besar penduduknya hidup dalam kecukupan.
Bahkan Amerika Serikat telah banyak memberi bantuan kepada negara-negara lain.
Namun, di balik keadaan itu tercatat sebanyak 32 juta orang atau seperenam dari
jumlah penduduknya tergolong miskin.
Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut,
kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin
absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak
cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan,
papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah
hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat
sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau
sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya
sekalipun ada usaha dari pihak lain yang mmembantunya.
Indikator-indikator
Kemiskinan
Untuk menuju solusi kemiskinan penting
bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator-indikator kemiskinan
tersebut.
Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di kutip dari Badan Pusat
Statistika, antara lain sebagi berikut:
1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan
papan).
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan,
pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk
pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
6. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang
berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar,
wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan
terpencil).
Penyebab Kemiskinan
Di bawah ini beberapa penyebab kemiskinan menurut pendapat Karimah
Kuraiyyim. Yang antara lain adalah:
a. Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global.
Yang penting digarisbawahi di sini adalah bahwa standar pendapatan
per-kapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem.
Jikalau produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan per-kapita pun akan
naik. Begitu pula sebaliknya, seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan
per-kapita akan turun beriringan.
Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kemerosotan standar perkembangan
pendapatan per-kapita:
a) Naiknya standar perkembangan suatu daerah.
b) Politik ekonomi yang tidak sehat.
c) Faktor-faktor luar neger, diantaranya:
- Rusaknya syarat-syarat perdagangan
- Beban hutang
- Kurangnya bantuan luar negeri, dan
- Perang
b. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.
Terlihat jelas faktor ini sangat urgen dalam pengaruhnya terhadap
kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menaikkan etos kerja dan produktivitas
masyarakat harus didukung dengan SDA dan SDM yang bagus, serta jaminan
kesehatan dan pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan maksimal.
c. Biaya kehidupan yang tinggi.
Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat
dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Tentunya
kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa
disebabkan oleh karena kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di
depan publik dan banyaknya pengangguran.
d. Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang merata.
Hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan
keamanan untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung mematikan sumber
pemasukan warga. Bahkan di sisi lain rakyat miskin masih terbebani oleh pajak
negara.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Bagaimana perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia? Program Pembangunan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan laporan tahunan Pembangunan
manusia (Human Development Report) 2006 yang bertajuk Beyord scarcity; power,
poverty dan the global water. Laporan ini menjadi rujukan perencanaan
pembangunan dan menjadi salah satu Indikator kegagalan atau keberhasilan sebuah
negara menyejahterakan rakyatnya. Selama satu dekade ini Indonesia berada pada
Tier Medium Human Development peringkat ke 110, terburuk di Asia Tenggara
setelah Kamboja.
Jumlah kemiskinan dan persentase penduduk miskin selalu berfluktuasi dari
tahun ke tahun, meskipun ada kecenderungan menurun pada salah satu periode
(2000-2005). Pada periode 1996-1999 penduduk miskin meningkat sebesar 13,96
juta, yaitu dari 34,01 juta(17,47%) menjadi 47,97 juta (23,43%) pada tahun
1999. Kembali cerah ketika periode 1999-2002, penduduk miskin menurun 9,57 juta
yaitu dari 47,97 (23,43%) menurun menjadi 38,48 juta (18,20%). Keadaan ini
terulang ketika periode berikutnya (2002-2005) yaitu penurunan penduduk miskin
hingga 35,10 juta pada tahun 2005 dengan presentasi menurun dari 18,20% menjadi
15,97 %. Sedangkan pada tahun 2006 penduduk miskin bertambah dari 35,10 juta
(15,97%) menjadi 39,05 juta (17,75%) berarti penduduk miskin meningkat sebesar
3,95 juta (1,78%).
Adapun laporan terakhir, Badan Pusat Statistika ( BPS ) yang telah
melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada bulan Maret 2007
angka resmi jumlah masyarakat miskin adalah 39,1 juta orang dengan kisaran
konsumsi kalori 2100 kilo kalori (kkal) atau garis kemiskinan ketika pendapatan
kurang dari Rp 152.847 per-kapita per bulan.
Kebijakan dan Program
Penuntasan Kemiskinan
Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan
penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan
nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementrian,
lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan.
Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai
Tujuan pembangunan Milenium, Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan (SPNK)
telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh
stakeholders pembangunan di Indonesia. Selain itu, sekitar 60 % pemerintah
kabupaten/ kota telah membentuk Komite penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD)
dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar
arus utama penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial
dalam mengatasi kemiskinan.
Adapun langkah jangka
pendek yang diprioritaskan antara lain sebagai berikut:
a) Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan; (i) penyediaan sarana-sarana
irigasi, air bersih dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air
bersih. (ii) pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggal.
(iii) redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan
rendah dengan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) .
b) Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana
stimulan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan
investasi dan revitalisasi industri.
c) Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin diberikan
pelayanan antara lain (i) pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar
9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang mampu (ii) jaminan
pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit
kelas tiga.
Di bawah ini merupakan contoh dari upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia.
Contoh dari upaya kemiskinan adalah di propinsi Jawa Barat tepatnya di
Bandung dengan diadakannya Bandung Peduli yang dibentuk pada tanggal 23 – 25
Februari 1998. Bandung Peduli adalah gerakan kemanusiaan yang memfokuskan
kegiatannya pada upaya menolong orang kelaparan, dan mengentaskan orang-orang
yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam melakukan kegiatan, Bandung Peduli
berpegang teguh pada wawasan kemanusiaan, tanpa mengindahkan perbedaan suku,
ras, agama, kepercayaan, ataupun haluan politik.
Oleh karena sumbangan dari para dermawan tidak terlalu besar bila
dibandingkan dengan permasalahan kelaparan dan kemiskinan yang dihadapi, maka
Bandung Peduli melakukan targetting dengan sasaran bahwa orang yang dibantu
tinggal di Kabupaten/ Kotamadya Bandung, dan mereka yang tergolong fakir.
Golongan fakir yang dimaksud adalah orang yang miskin sekali dan paling miskin
bila diukur dengan “Ekuivalen Nilai Tukar Beras”.
sumber: http://books.google.co.id
http://ebookbrowse.com
http://content.yudu.com
